Akhir kisah para opportunis

Opportunis adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu tanpa memperdulikan prinsip-prinsip dan konsekuensi nya. Di Indonesia, opportunisme sudah menjadi penyakit hebat yang mewabah mulai dari aparat terendah sampai para tokoh negara seperti sesorang yang mengaku bapak Reformasi dan seorang kepala negara hasil pilpres curang.  Mungkin dalam jangka pendek, orang-orang opportunis terlihat hebat karena cerdik melihat situasi dan kondisi, namun sejarah mendikte bahwa akhir kisah para opportunis malah banyak yang berakhir menyedihkan. 

Revolusi Prancis 

Melihat gambar diatas yang merupakan semboyan Republik Prancis yaitu Liberte, Fraternite, Egalite. Banyakkah orang tau siapa pembuat semboyan tersebut ?  Yang membuat semboyan tersebut adalah Antoine-Francois Momoro, seorang pebisnis percetakan yang mencari untung dari Revolusi Prancis di 1789 untuk media penggiringan opini publik yang menghasut warga Paris untuk membenci kerajaan dan agama Katholik. Ialah yang berjuang demi Revolusi, pendukung utama dekristenisasi Prancis dan penghapusan kerajaan. Namun ia sendiri mati dipenggal oleh pemerintahan Revolusi yang diperjuangkannya. 

Begitu pula dengan Philippe Egalite, Duke of Orleans, sepupu raja Louis XVI. Ia menjadikan istana nya markas aktivitas revolusi dan emas nya untuk membiayai kerusuhan-kerusuhan di Paris seperti penyerangan Bastille. Ialah yang menyembunyikan gandum dari rakyat Paris sehingga membuat rakyat lapar dan menyebabkan "March on Versailles". Pada saat March on Versailles, ia berbohong dengan mengaku berada di Paris padahal banyak saksi melihatnya memimpin gerombolan haus darah yang berteriak "Hidup raja Orleans ! " menuju Kamar Tidur Ratu yang dilindungi Garda Swiss. Ia pun memberikan suara ya untuk eksekusi Raja Louis XVI di guillotine. Orang-orang Paris melihatnya sebagai cara Phillipe Egalite menjadi raja menggantikan Louis XVI.  Di tahun yang sama, ia segera di guillotine oleh pemerintahan  Revolusi sebagai anggota keluarga kerajaan.

Revolusi Prancis yang mengakhiri dominasi Prancis di Eropa dan dunia barat menelan banyak nyawa orang-orang baik dan innocent, namun juga para opportunis dan revolusioner sendiri. Para penggerak Revolusi Prancis, baik kaum Moderat maupun Radikal, mereka semua berakhir sebagai tumbal dari Revolusi itu sendiri, dibunuh dengan cepat dengan Guillotine. 10 tahun setelah Revolusi Prancis, kudeta Jendral Bonaparte menyelamatkan Prancis, mengembalikan sistem monarki (bertahan sampai 1870) dan agama Katholik sebagai agama resmi Prancis (bertahan sampai 1905).

Jendral Yuan Shikai dan Jendral Chiang Khaisek

Semangat opportunis dalam revolusi dan perang juga tejadi di China. Saat Kaisar Guangxu ingin melakukan reformasi untuk memperkuat kekaisaran, Jendral Yuan Shikai yang opportunis menggagalkannya. Karena reformasi gagal, gerakan-gerakan republikan pun mulai  mendapat simpati rakyat. Jendral Yuan sebagai Perdana Menteri dan panglima tertinggi angkatan perang kekaisaran malah membiarkan para revolusioner meraih berbagai kemenangan. Sebenarnya dana militer 3 bulan cukup untuk menghabisi semua kekuatan tentara Revolusi. Namun dana militer tersebut malah ditahan oleh Yuan Shikai. Kemudian ia malah berkompromi dengan Republik dengan syarat ia menjadi Presiden apabila berhasil menurunkan Kaisar Xuantong dari tahta. Tak lama setelah menjadi Presiden, ia melantik diri sebagai Kaisar. Namun ini berakhir singkat, tak lama kemudian ia meninggal sebelum mewujudkan rencananya menjadi Kaisar yang diakui rakyat. 

Begitu pula dengan Chiang Khaisek, saat Jepang menyerang, ia bukannya melindungi rakyat dan melawan Jepang, namun malah fokus memerangi CPC (Comunist Party of China). Saat Jepang menduduki pantai timur China dan ibukota Nanjing, Chiang yang memiliki 1 juta pasukan bukannya menghadapi  Tentara Jepang yang berjumlah ratusan ribu tetapi malah kabur membawa seluruh tentara nya ke Chongqing, meninggalkan rakyatnya di ibukota dibantai Jepang. Saat setelah berkuasa pun, awalnya ia mencari bantuan dari kaum Komunis, pedagang dan kapitalis, namun setelah tak membutuhkannya, tanpa alasan yang justified, ia membantai mereka semua. Chiang akhir nya melarikan diri dan mendirikan negara Taiwan di pulau Formosa. Ia meninggal dalam keadaan khawatir takut makam leluhurnya di China di serang oleh CPC. 

Antara Amien Rais, Jokowi, Ahok, dan Wiranto

Bagaimana dengan akhir kisah para opportunis di Indonesia ? 

Amien Rais yang pada tahun 1998 tiba-tiba mengaku sebagai bapak reformasi, setelah reformasi ia menaikkan Gus Dur untuk menghambat Megawati, kemudian melengserkan Gus Dur untuk menaikkan Megawati. Namun kemudian ia gagal nyapres dengan suara hanya kurang dari 4%, kemudian sekarang partai nya pun tersalip perolehan suaranya dari partai-partai yang lebih muda. Bahkan dimasa tua nya, ia rela bergabung dengan pemerintahan Jokowi yang dianggap nya didukung kekuatan setan, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia (dengan bahasanya "agar langit tidak jatuh). Namun sampai sekarang ekonomi Indonesia belum selamat dan partai nya yang ingin kursi menteri belum juga mendapatkannya.  

Tindakan Wiranto meninggalkan ibukota disaat mengetahui akan ada kerusuhan, menurut saya bisa disamakan dengan aksi Chiang Kaishek. Selain itu ia juga bertingkah layaknya kutu loncat dengan pindah-pindah rezim dan menjelek-jelekkan pak Harto padahal dia jadi Jendral disana. Akhirnya sekarang ia hanya menjadi pimpinan parpol yang selamat dari menjadi partai gurem karena bantuan Harry Tanusoedibjo yang sekarang pun sudah meninggalkan Hanura. Di pemerintahan Jokowi pun ia tak mendapatkan jabatan apa-apa, padahal sudah berjasa menjelek-jelekkan dan memfitnah bapak Prabowo soal HAM dengan berkeringat dingin saat berbicara. 

Ahok yang sudah total dibantu nyagub, tanpa mahar politik, bahkan biaya politiknya dibiayai oleh partai, namun sebelum bisa membalas budi dengan memenangkan Partai Gerindra di kampung halaman, provinsi, bahkan di rumahnya sendiri, namun ia bisa tanpa berpamitan keluar dari Partai Gerindra. Sekarang ia terkatung-katung antara nyagub lewat independen yang relawannya tak berani verifikasi faktual atau lewat parpol yang selama ini dianggap antitesa dari Ahok. 

Yang paling hebat adalah tindakan Jokowi mengkhianati Prabowo, Tuhan, pemilihnya di Jakarta, bahkan mengkhianati rakyat dan relawannya sendiri, dengan berbagai janji dan komitmennya nya. Apakah sebenarnya Jokowi sama dengan Phillipe Egalite yang mengkhianati siapapun demi meraih kekuasaan ? Semoga kita bisa menyaksikan bagaimana nasib para pemimpin yang opportunis di Indonesia, dan sejarah bisa mencatatnya dengan adil. Selain itu, yang terpenting, jangan sampai ulah para opportunis membawa negara kita kepada keterpurukan seperti yang dialami Prancis karena Revolusi Prancis.


Salam Indonesia Raya,


Patrick Ong

Ong Tjong Hay dan Lauw Chuan To, pelopor diskriminasi Tionghoa era Orde Baru

Sindhunata, dikenal sebagai pengkhianat Tionghoa

Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, era Orde Baru diingat sebagai era yang penuh diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam berbagai hal kecuali ekonomi. Banyak yang menganggap Presiden Suharto sebagai penguasa Orde Baru adalah pelopor dari diskriminasi tersebut. Fakta yang tak diketahui umum, pelopor diskriminasi Tionghoa era Orde Baru adalah dua orang Tionghoa bernama Sindhunata (Ong Tjong Hay) dan Junus Jahja (Lauw Chuan To).

BKPKB dan LPKB

Kristoforus Sindhunata adalah Ketua BKPKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) dan LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa). Kedua organisasi tersebut didirikan oleh Junus Jahja ((Lauw Chuan To) seorang Tionghoa Muslim yang juga pro-assimilasi. Sedangkan Sindhunata adalah Tionghoa Katholik dan pernah menjadi Wakil Ketua PMKRI.

LPKB mencanangkan assimilasi sebagai "terapi" penyelesaian masalah Tionghoa. Dengan assimilasi mereka bermaksud golongan Tionghoa menghilangkan ke-Tionghoaannya dengan menanggalkan
semua kebudayaan Tionghoa, mengganti nama ke nama-nama yang tidak berbau Tionghoa dan kawin campuran. Dengan demikian, golongan Tionghoa tidak lagi bereksistensi sebagai golongan
terpisah dari golongan mayoritas.  Ia juga mengaku bahwa ia bersama kelompoknya, para penganjur asimilasi di Indonesia, adalah konseptor Inpres 14/1967 yang melarang kebudayaan, adat-istiadat dan tradisi Tionghoa diselenggarakan di tempat terbuka.

Suharto pun menganggap usulan larangan Imlek berlebihan

Sindhunata dengan LPKB nya bahkan mengusulkan pelarangan total terhadap perayaan kebudayaan Tionghoa. Namun, Presiden Soeharto kala itu menilai usulan Sindhunata terlalu berlebihan. Soeharto tetap mengizinkan perayaan kebudayaan Tionghoa, namun dilakukan secara tertutup. Aturan itu kemudian diresmikan dengan Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Hampir 33 tahun warga Tionghoa tak bisa merayakan kebudayaannya di depan umum. Angin segar kemudian datang setelah reformasi.

Assimilasi vs Integrasi

Sudah sejak dulu terjadi kontradiksi antar kedua kubu LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) dan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan dengan ideologinya "Integrasi" dan LPKB dengan program "Asimilasi"nya
yang dibawakan oleh Sindhunata. Keduanya sama sama keturunan Tionghoa, dan keduanya mengaku berusaha untuk membawa WNI etnis Tionghoa untuk bersama membangun Indonesia. Keduanya juga pernah menjabat di struktur pemerintah RI. Secara garis besar marilah kita uraikan apa itu Integrasi dan Asimilasi sebagai refreshing.

• Integrasi :

Membaur dalam suatu masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan budaya tanpa menghilangkan identitas dari masing masing komponen yang ambil bagian dari pembauran tersebut, mirip dengan teori "Pluralism" atau "Multiculturalism"

• Asimilasi:

Memadukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya berlainan menjadi satu kesatuan tanpa mempertahankan kebudayaan atau identitas komponen itu berasal , mirip dengan teori "Melting Pot"

Kesimpulan

Ternyata, pelopor diskriminasi Tionghoa era Orde Baru bukanlah Presiden Suharto yang beretnis Jawa, melainkan para pengkhianat Tionghoa yakni Sindhunata dan kelompoknya. Suharto memang tidak bisa dibilang sama sekali tak terlibat, namun setidaknya ini bisa mengubah cara pandang kita tentang Orde Baru dan diskriminasi nya. Selain itu, diskriminasi Tionghoa tidak dimulai di era Suharto, melainkan Sukarno, lewat perpres yang melarang etnis Tionghoa berdagang di daerah kecamatan.

Hal ini mungkin bisa membuat malu teman-teman Tionghoa yang tahun lalu (2014) merayu dan cenderung memaksa teman-teman Tionghoa nya untuk memilih PDIP dan Jokowi karena Sukarno dianggap pro-tionghoa dan Suharto anti-tionghoa. Juga orang-orang yang menyebarkan ketakutan buatan bahwa Prabowo anti-tionghoa karena merupakan menantu Suharto.

Salam Indonesia Raya,



Patrick Ong

Refrensi :
http://www.jakarta.go.id/v2/dbbetawi/detail/200/Junus-Jahja
http://www.thejakartapost.com/news/1999/08/28/misconcept-assimilation.html
http://www.gelora45.com/news/STDjin_Sindhunata.pdf
http://www.indonesiamedia.com/lipsus/lipsus-2003-cinationghoa3.htm
http://www.tionghoa.info/kristoforus-sindhunata/
http://news.liputan6.com/read/814735/sukarno-gus-dur-dan-imlek
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristoforus_Sindhunata

Kata siapa Sukarno lebih baik dari Suharto terhadap tionghoa ?

Presiden Sukarno bersama Mao Zedong, Presiden RRC

Dari dulu saya menganggap Presiden Pertama kita, Sukarno adalah seorang yang pluralis dan berpihak pada kaum minoritas tionghoa. Hal ini wajar karena pada era Orde Lama, hal-hal berbau tionghoa seperti koran mandarin, Imlek, nama tionghoa, dll tidak dilarang seperti pada era Orde Baru.

Selain itu, kata-kata Bung Karno yang kita hormati ini juga meyakinkan hal tersebut:

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia..”

Pidato itu sangat memukau, tapi bagaimana dengan hal lain selain nama ? Mungkin saya termasuk yang baru tau, tapi saya yakin banyak juga yang belum tau, ternyata era Orde Lama-nya Sukarno tidak lebih adil dalam memperlakukan kaum minoritas. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis.

Pedagang kecil tionghoa, korban PP No. 10/1959

Peraturan rasis

Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10/1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.

Pada praktiknya "orang asing" pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90% nya beretnis Tionghoa.

Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang asing (non-pribumi) yang melakukan usaha ditingkat desa. Jadi, jangan dibayangkan korban dari aturan ini adalah cukong-cukong pemain monopoli yang bisnisnya merugikan orang lain. 

Ketegangan dengan RRC

PP rasis ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan RRC. Dalam pertemuan antara Menlu Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak. Pemerintah Cina pun berang, pada tanggal 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke "kehangatan Ibu Pertiwi". Kedubes RRT di Jakarta segera mendaftar Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu. Selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Pengusiran sampai penembakan

Tercatatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban. Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa

Ketidakadilan

Leo Suryadinata, pengajar di Universitas Nasional Singapura berpendapat bahwa baik peraturan benteng maupun PP 10 tahun 1959 adalah awal perlakuan anti-Tionghoa di Indonesia. Menurutnya pada zaman kolonial orang Cina umumnya hanya pedagang kecil, namun setelah Indonesia merdeka kedudukan bisnis mereka lebih kuat, karena itu pengusaha dan pedagang "pribumi" merasa tidak bisa bersaing dan ingin mengambil alih bisnis orang Tionghoa dengan kekuatan pemerintah. Aturan diskriminatif ini juga dilansir sebagai upaya melestarikan politik pecah belah.

Demikianlah tulisan saya berdasarkan berbagai sumber. Terimakasih

Salam Indonesia Raya


Patric Ong

Refrensi:

http://www.tionghoa.info/diskriminasi-etnis-tionghoa-di-indonesia-pada-masa-orde-lama-dan-orde-baru/

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden_Nomor_10_tahun_1959

History about Our Lady of Mount Carmel

Intro

Before coming into Europe, the Carmelites were hermits living on Mount Carmel in Palestine. They believed themselves to be the spiritual sons of Elijah. They led a life of contemplation, modeled after the prophet.Mount Carmel is on the northwestern coast of Palestine. The Hebrew word for Carmel means "Beautiful Garden Land'. Truly that is what Our Lady is, the beautiful garden that brought forth Jesus Christ, Our Savior.

New Testament

The Origin of Carmel goes back to about 860 B.C. to the time of the prophet Elijah and his victory over the pagan prophets and their god, Baal. The account of this event is given in 1 Kings 18:19-40. The Jewish people had taken to worshipping false gods, especially the god Baal. Their evil King Ahab had married the gentile, Jezebel, who worshipped Baal. 

The king built a temple to this pagan deity. When the prophets denounced him for this, he had them killed. Elijah stood firm and challengeBefore coming into Europe, the Carmelites were hermits living on Mount Carmel in Palestine.

They believed themselves to be the spiritual sons of Elijah. They led a life of contemplation,

modeled after the prophet.d the prophets of Baal to gather on Mount Carmel to determine which God, Baal or the Lord was the true God. Each built a stone altar with firewood and a sacrificial bull upon it. The "God" who would send fire from Heaven upon the altar would be accepted as the true God.

The prophets of Baal prayed and danced and chanted all day to no avail. Elijah, though before beginning his prayer poured gallons of water over his sacrifice, making it humanly impossible to light the fire. Elijah called upon the Lord and immediately a bolt of lightning came down from heaven consuming the sacrifice and the stones of the altar.

The pagan prophets were killed and Elijah went into hiding on Mount Carmel. Later a community of prophets joined him. They dwelt in caves, praying to God, living in peace.

New Testament

At the base of this holy mountain; in the little village of Nazareth, the Incarnation was accomplished. The Blessed Virgin Mary, there in the shadow of Mount Carmel, uttered her sublime “fiat” thus enabling the second Person of the Blessed Trinity to become Man for our salvation. To the wondrous delight of the hermits, Our Lady with Saint Joseph and the Child Jesus visited Mount Carmel upon returning from their two years of exile in Egypt. As a result of this visit the contemplatives of Carmel professed their unqualified belief in Jesus as the long awaited Messiah, the Saviour of the World.

Medieval Era

Many of the holy Carmelites were forced to leave Palestine because of the Saracen invasion. St. Louis IX of France conducted them to Europe. As they were leaving they sang the Salve Regina. Our Lady appeared to them and promised to be their Star of the Sea.

Saint King Louis IX

Saint Simon Stock's Vision 

Saint Simon Stock is an English Carmelite Monk who introduce the Brown Scapulir of Our Lady of Mount Carmel. Our Lady appears to St Simon Stock on July 16, 1251 to Saint Simon Stock. While praying, Our Lady appeared to St. Simon Stock, giving him the Brown Scapular and making this promise:

"Take this Scapular, it shall be a sign of salvation, a protection in danger and a pledge of peace. Whosoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire."

One of the great mysteries of our time is that the majority of Catholics either ignores, or has

entirely forgotten this Heavenly promise of the Blessed Virgin Mary. Our Lady further says:

“Wear the Scapular devoutly and perseveringly. It is my garment. To be clothed in it means you are continually thinking of me, and I in turn, am always thinking of you and helping you to secure eternal life.”

In the beginning only the Carmelites wore the scapular. But by the 14th century the privilege of wearing the scapular extended outside the order. Lay groups and third orders were formed. In 1321, St. Peter Thomas was told by Our Heavenly Mother that 'the Order of Carmel is destined to exist until the end of the world'.

Refrence:

http://freebrownscapular.com/

"Manchukuo affair" behind China-Vatican relation (Part 1)

The Vatican is the only diplomatic service of note to keep its own representation in Taipei. And when one seeks in the past the reasons for this anomaly, Rome and Beijing recount two different stories. It was the recently installed Communist regime that bluntly broke off diplomatic relations with the Vatican, when in September of 1951 it expelled the nuncio Antonio Riberi. But the fact that only three years afterwards the same Riberi had transferred the nunciature to the nationalist government of Chiang Kai-shek, who had fled to Formosa after having lost the civil war to the Communists, was always presented by the Chinese regime as proof of radical Vatican hostility towards the new Communist China.

There is a preceding historical controversy that, set alongside the Taiwan episode, seems made to measure to confirm the Chinese political-diplomatic complaint. It is the Manchukuo affair, the puppet State that Japanese military occupation created in the 30’s in the north-eastern regions of China. In that situation also, according to official Chinese historiography, papal diplomacy hastened to give its support to the illegitimate State entity created by the Japanese aggressors at the expense of China. One of the most thorough governmental documents on the religious question, the “white book” on religion drawn up by the Chinese Council of State in October 1997, also recalls that  after Japan invaded north-east China, the Vatican adopted a position that supported Japanese aggression. It was the first to recognize the puppet regime of Manchukuo, set up by Japan, and sent a representative there.

In fact, the photo of the Vatican representative as guest at the official receptions of the Manchukuo government were used for decades by Chinese anti-imperialist propaganda. But did it happen exactly like that?

While the clash with Mao’s Communists degenerated into a bloody conflict, in September 1931 the Japanese deliberately provoked an attack on their own railway line that crossed southern Manchuria so as to justify in the name of the  the occupation of the rich north-eastern Chinese province, as a base for further territorial expansion into the former Celestial Empire. In March 1932 the Japanese themselves, created the puppet state of Manchukuo in Manchuria, placing at its head Puyi himself, the dethroned emperor (a figure made famous by Bernardo Bertolucci’s movie The Last Emperor).

In the Vatican the most pressing need appeared to be that of protecting as far as possible the ordinary life of the Catholic missions – eight, including vicariates and apostolic prefectures, plus the two provinces of Jehol and Hingan – now under the control of the new “empire”. With a letter dated 20 March 1934 the Congregation of Propaganda Fide appointed the apostolic vicar of Kirin Auguste Ernest Pierre Gaspais as representative ad tempus of the Holy See and of the Catholic missions of Manchukuo to the government of Manchukuo.

Maoist propaganda also would read in the new duties given to the vicar of Kirin full Vatican recognition of the puppet government. But did it really happen like that?

Continue: Part 2 

Refrences:

by Gianni Valente

"Manchukuo affair" behind China-Vatican relation (Part 2)

The testimony comes from one of the leading figures in the affair: the Frenchman Charles Lemaire, of the missionary society Missions étrangères de Paris (MEP), who was then rector of the diocesan seminary of Kirin. The promemoria , twelve pages written by hand,  bears the date 16 June 1986 and was drafted by Monsignor Lemaire. The manuscript is one of the main documentary sources of the volume soon to be published, Santa Sede e Manciukuo 1932-1945, along with other unpublished documents kept in the Vatican Archives.

The French missionary affirms in a firm tone that the Vatican never recognized the legitimacy of the government of Manchukuo.  The attribution of a new role to Gaspais served only to assure the missions the presence  of someone to represent the central authority of the Church  in that condition of emergency and, in the name of the local bishops, to conduct negotiations with the illegitimate government, even without recognizing it at the diplomatic level.

In the impossibility of having contact with the apostolic delegate in China, someone was needed who could be made aware of the spiritual and temporal difficulties of the ordinaries, and could in their name negotiate with the central authorities.  Lemaire lists in detail the concrete difficulties that required the presence of a representative of the missions who could take decisions in the name of the Holy See, such as the authority to deliver dispensations, or to conduct preliminary enquiries into ecclesiastical nominations. And above all, the authority to confront  local incidents, contestations, arbitrary acts, flagrant injustices on the part of the local authorities against which the ordinaries were helpless.

Lemaire documents with precision the details, also technical and having to do with protocol, that show the non-diplomatic nature of the relations that existed in those years between the representative nominated by the Vatican and the Manchukuoan government.

The investing of Gaspais with titles normally used by the Holy See to designate its representatives to States run by legitimate governments was carefully avoided. 

The fact that it was the Congregation of Propaganda Fide that nominated Gaspais was also significant. Therefore not the Pope in person, nor the Secretary of State, but the body holding authority over the missions, a purely religious body that is, without the function of diplomatic relations with States. The choice also of attributing the new functions to an ecclesiastic already there served to emphasize that the Holy See had no intention of «sending from Rome» any representative. All of this, Lemaire sums up, leaves it clearly understood what the Holy See wanted: to be represented but without recognizing the legitimacy of the government, in order to be able to approach the government in a case of necessity. This, obviously, involved the recognition of the existence de facto of the puppet state. But «also those who were convinced of the usurpation, were obliged to recognize that this government existed de facto. The protests from China themselves implied that this tyrannical power existed.

The Japanese, Lemaire notes, “never formally declared that the Vatican had recognized the government of Manchukuo;  in practice, they did everything to make it be thought so”. Gaspais was repeatedly invited to official receptions along with the Axis ambassadors. When he went on visits to the most remote communities of his ecclesiastical district, the regime propaganda reserved triumphant welcomes for him, with children who waved the little yellow and white Vatican flags, as if he were a fully ratified nuncio. At the beginning of every year, following diplomatic protocol, he went to present his greetings to the puppet emperor. The Japanese covered him with honors, including the medal of Grand Official of the Order of National Support. Through him all missionaries were granted small benefits, such as the 30 per cent discount on train tickets.

«On 10 July 1939,» recounts the French missionary who in the 50’s was to become superior of the Missions étrangères de Paris, «I was appointed titular bishop of Otro and coadjutor of Kirin, and consecrated on the following November 13». Whereas for contacts with the government, Gaspais willingly allowed space to the “mediation” of Japanese priests, sent from the motherland and with good access to the nomenclature of the puppet regime. Among these an increasing role was assumed by Paul Yoshigoro Taguchi, future archbishop of Osaka and cardinal. «The Monsignor», Lemaire notes, «never appeared, wrote nothing. Father Taguchi almost always succeeded in smoothing difficulties. There were never diplomatic questions dealt with between the Holy See and the government.

Father Jean Charbonner, one of the foremost living Catholic sinologists, noted during one of his teaching conferences on relations between the Vatican and Manchukuo held at the Catholic University of Taipei, “It is only to be regretted that the Church was ready to make a greater compromise with the Japanese aggressors rather than with the legitimate Chinese emperors of the past”. Only when the Vatican documents on this matter are published, will it be possible to assess in detail analogies and differences in the handling of the two different historical predicaments for Vatican diplomacy. Which, as with all diplomatic services in the world, relies on men, with their ambitions and their limitations.

6 Fakta bahwa Jerman bukan penyebab Perang Dunia II

1. Pasukan Jerman memasuki Sudetenland untuk melindungi warga Jerman di wilayah tersebut. Aneksasi Cekoslovakia lebih didasarkan pada fakta bahwa warga minoritas Jerman diwilayah tersebut ditindas habis-habisan oleh pihak Ceko selepas kejatuhan Kekaisaran Austria Hungaria dalam Perang Dunia I. Der Fuhrer yang geram terhadap hal tersebut mengancam Cekoslovakia untuk menghentikan aksinya tersebut atau menghadapi tindakan selanjutnya dari pihak Jerman Reich. Persoalan tersebut diselesaikan dalam Konfrensi Muinch namun tindakan Cekoslovakia yang terus mengintimidasi warga Jerman membuat Jerman memutuskan untuk menganeksasi negara tersebut dan memasukannya ke Jerman Reich untuk melindungi warga Jerman di wilayah tersebut.

2. Pembebasan wilayah industri Ruhr dan wilayah Rhein (Westphalia). Wilayah tersebut merupakan bagian dari Jerman yang dirampas oleh Sekutu melalui tangan LBB. Selepas kejatuhan Das Zwein Reich dalam Perang Dunia I, Sekutu melalui LBB merampas wilayah tersebut dengan mendirikan zona perlindungan dibawah kendali LBB. Prancis melakukan tindakan selanjutnya dengan merampas daerah industri Jerman dengan alasan Jerman terlambat membayar uang kompensasi perang padahal perekonomian Jerman sudah dijatuhkan oleh bankir-bankir Kapitalisme yang berkiblat pada Sekutu. Der Fuhrer Adolf Hitler melihat hal tersebut sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa Jerman, membawa pasukannya ke wilayah tersebut dan mengembalikan kedaulatan bangsa Jerman di sepanjang garis Rheinland kembali.

3. Dalam masalah Danzig Prusia Barat, Jerman sudah menawarkan sebuah solusi damai untuk penyelesaian masalah Jerman-Polandia. Diantara bangsa Jerman dan Polandia memang dalam sejarah selalu terlibat pertikaian namun Reich Ketiga dibawah Adolf Hitler tidak mau menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah Prusia Barat. Betapapun Polandia dipandang sebagai musuh alami bagi Jerman, Fuhrer tetap mengusahakan suatu penyelesaian damai untuk mengakhiri permusuhan antara kedua negara dan mengembalikan Prusia Barat kepangkuan Jerman Reich. Der Fuhrer bahkan menawarkan sebuah daerah industri berat di Cekoslovakia untuk ditukar dengan Prusia Barat yang artinya menukar sebuah daerah vital bagi industri Reich dengan wilayah Reich yang seharusnya. Pengorbanan yang dibuat oleh Fuhrer tersebut untuk memastikan bahwa sengketa tersebut berakhir dengan damai. Namun Polandia menolak tawaran tersebut dengan dukungan Inggris dan Prancis. Bahkan disaat Jerman sedang memikirkan perundingan damai dengan Polandia, Polandia malah menyiapkan pasukannya untuk sebuah kampanye militer ke wilayah Jerman. Bahkan para petinggi militer Polandia sudah bersiap-siap hendak melakukan operasi militer menyerang Jerman pada bulan Februari 1939  sekitar 7 bulan sebelum Der Fuhrer Adolf Hitler mengeluarkan perintah kepada Wehrmatch untuk memulai serangan terhadap Polandia.

4. Jerman berusaha untuk menghentikan perang dengan Inggris dengan cara membiarkan pasukan Sekutu lolos dari Dunkrik sebagai pesan bahwa Der Fuhrer ingin berdamai dengan pihak Inggris. Fuhrer bahkan menyatakan bersedia berunding dan membujuk sekutu Timur Jauhnya yaitu Jepang untuk tidak mengancam wilayah koloni Inggris di Timur Jauh sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekalipun Jepang membenci pihak Barat namun Jepang akan menghargai siapapun dari pihak Barat yang bersedia membuat perjanjian dengan Axis. Tawaran tersebut ditolak oleh Inggris yang menyebabkan peperangan semakin berlaurt-larut.

5. Blunder yang dilakukan USSR terhadap Finlandia dan Rumania yang mengancam dua negara pro Axis tersebut membuktikan ketidakseriusan Stalin dalam menghargai kepentingan Jerman sebagai mitranya dalam pakta non agresi. Jerman merasa terancam lalu meluncurkan Barbarossa untuk menghentikan invasi Bolshevisme yang memang sejak awal tidak dapat dipercaya sebagai rekan.

6. Tawaran perdamaian dari pihak Jerman dan Italia terhadap USSR setelah kekalahan besar di Stalingrad. Hitler dan Mussolini bertemu beberapa saat setelah pasukan Jerman dan sekutu-sekutunya dipukul mundur dari kota Stalingrad oleh Tentara Merah. Mussolini mengusulkan sebuah perundingan damai dengan USSR dan mengakhiri peperangan panjang di Front Timur. Pandangan Mussolini tersebut didorong fakta bahwa Sekutu Barat juga berusaha untuk mendesak kekuatan Axis dari wilayah Barat sehingga penghentian peperang di Front Timur akan menyelamatkan banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk mengantisipasi serangan Sekutu Barat. Hitler yang bimbang akhirnya menyetujui saran sahabatnya tersebut dan perundingan disiapkan dengan Swedia sebagai moderator dari perundingan Axis dan USSR tersebut. Namun karena istilah Unconditional Surrender maka Sekutu menutup segala akses penyelesaian diplomatik terhadap peperangan.

Refrensi:
Facebook Das Bumorix

Meluruskan pandangan mengenai kuil Yasukuni

Kuil Yasukuni (Kuil Bangsa Yang Damai) merupakan sebuah kuil kontroversial yang berdiri di Jepang. Kuil tersebut sebenarnya merupakan warisan sejarah dan budaya masa lalu dari bangsa Jepang. Kuil Yasukuni sendiri dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Meiji yang bertujuan untuk mengenang mereka yang telah berjasa bagi pembangunan dan kebangkitan Jepang di era Restorasi Meiji.

Kuil Yasukuni

Banyak orang yang tidak paham menganggap bahwa kuil Yasukuni semata-mata hanya tempat menguburkan para prajurit yang berdinasi dalam militer Jepang khususnya di era Showa dimasa Perang Asia Timur Raya. Namun lebih dalam sesungguhnya dikuil tersebut juga dimakamkan mereka yang dipandang telah berjasa bagi Jepang dalam berbagai bidang tidak hanya militer saja namun juga bidang-bidang sipil. 

Bahkan di kuil Yasukuni juga dimakamkan orang-orang yang bukan merupakan bangsa Jepang namun pekerja asing dari Korea dan Taiwan yang bekerja untuk Jepan dimasa Restorasi Meiji. Pemerintah Jepang menghargai jasa mereka sebagai pihak yang turut berperan dalam membangun perekonomian Jepang dan menjadi dasar bagi awal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan baru di kawasan Timur Jauh. Karenanya para pekerja asing tersebut diberikan tempat pemakaman yang layak disisi para pahlawan yang berasal dari bangsa Jepang sendiri di kuil Yasukuni.

Kuil Yasukuni terdiri dari 2 bagian besar. Bagian Pertama bernama Kuil Honden (Kuil Utama) yang digunakan untuk menyemayamkan orang-orang yang pernah berdinas untuk Kekaisaran Jepang dan yang kedua adalah Kuil Chireisia yang digunakan untuk mengenang orang-orang yang pernah berperang melawan kekaisaran Jepang atau siapapun yang pernah meninggal dalam periode peperangan di Jepang termasuk para prajurit dari Keshogunan Tokugawa (Zaman Edo), Republik Ezo serta para prajurit asing yang berasal dari Inggris, Cina, Korea, Amerika Serikat dan Asia Tenggara.

Sejarah mencatat bahwa pertama sekali kuil Yasukuni bernama kuil Tōkyō Shōkonsha. Kuil tersebut dibangun untuk memperingati para korban perang Boshin (Perang Saudara Jepang antara Keshogunan Tokugawa dan pihak yang ingin mengembalikan kekuasaan utuh kepada Kaisar Jepang). Pada tahun 1879, kuil tersebut diganti namanya menjadi Kuil Yasukuni oleh Kaisar Meiji.

Di dalam kompleks Kuil Yasukuni juga terdapat berbagai ragam patung memorial diantaranya:

1. Patung Janda Perang: Patung tersebut digunakan untuk memeringati para ibu-ibu yang menjanda yang harus membesarkan anak-anak mereka tanpa suami karena peperangan. Patung tersebut disumbangkan oleh anak-anak dan para janda perang Jepang.

2. Patung Penerbang Kamikaze: Patung tersebut terletak disamping pintu masuk Yūshūkan yang digunakan untuk memperingati para penerbang Kamikaze Jepang yang melakukan serangan bunuh diri terhadap kapal-kapal Sekutu di tahun-tahun akhir Perang Asia Timur Raya.

3. Patung seekor kuda, anjing dan merpati pos:  Ketiga patung tersebut disumbangkan pada tiga kesempatan berbeda pada paruh pertama abad keduapuluh. Patung-patung tersebut melambangkan jasa masing-masing hewan tersebut terhadap Kekaisaran Jepang dibidang militer. Untuk patung anjing itu melambangkan anjing gembala Jerman yang berjasa bagi tim anjing Tentara Kekaisaran Jepang.

4. Patung Ōmura Masujirō: Merupakan patung bergaya Barat pertama di Jepang dibuat oleh Okuma Ujihiro pada tahun 1893 untuk mengenang Ōmura Masujiro yang dikenang sebagai bapak militer moderen Jepang.

5. Irei no Izumi: Sebuah monumen mata air yang didirikan untuk mengenang korban yang mati kehausan di medan perang.

6. Monumen Hakim Radha Binod Pal: Monumen yang didirikan untuk menghormati hakim Radha Binod Pal, seorang hakim berkebangsaan India yang berdinas pada pengadilan militer Sekutu di Timur Jauh. Hakim Radhda Binod Pal merupakan satu-satunya hakim yang menyatakan bahwa semua terdakwa penjahat perang Jepang sebagai tidak bersalah dan menolak tuduhan Sekutu terhadap para tokoh-tokoh utama Fasisme Jepang. Bahkan Perdana Mentri India Mahmonan Singh pernah berkata kepada Perdana Mentri Jepang Junichiro Koizumi bahwa keputusan hakim Radha Binod Pal merupakan perwujudan rasa cinta masyarakat India kepada Jepang.

Negara-negara yang selama ini menjadi musuh utama Jepang khususnya dalam Perang Asia Timur Raya selalu menuduh bahwa kuil tersebut merupakan lambang kejahatan perang Jepang dan lambang dari sikap agresor Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Negara-negara seperti RRC, Korea Selatan maupun Amerika Serikat selalu mengutuk keberadaan kuil bersejarah tersebut di wilayah Jepang. Sebaliknya bangsa Jepang memandang bahwa kuil tersebut merupakan bentuk dari sebuah penghargaan kepada mereka yang telah berjasa bagi Kekaisaran Jepang tanpa memandang jabatan maupun etnis dan ras. Kuil tersebut pada dasarnya memang dibangun untuk mengenang mereka sudah rela berkorban demi Kekaisaran Jepang. Bagi kaum Sayap Kiri kuil tersebut memang lambang agresor namun bagi kaum Sayap Kanan kuil tersebut merupakan lambang nasionalisme dan patriotisme sebab dikuil tersebut telah disemayamkan mereka yang telah berjasa bagi Kekaisaran Jepang.

Refrensi:

Facebook Das Bumorix