Cara halus kaum munafik membungkam kebebasan berbicara

Kaum munafik punya cara busuk untuk membungkam kebebasan berbicara secara halus dan intelek. Yang dimaksud disini adalah kebebasan bicara yang bertanggung jawab, bukan kebebasan berbicara untuk memfitnah seperti yang dilakukan Rudyanto Lay (baca Ternyata pembuat fitnah Prabowo anti-tionghoa adalah Facebook pemenangan Jokowi yang juga menjual obat seks).

In case pendukung Jokowi, karena banyaknya pendukung mereka yang bermental liberal, semangat kemunafikan tak bisa terbendung, bahkan oleh banyaknya orang baik di kubu Jokowi. Karena kaum Liberal bersifat ultra-munafik, meskipun menyokong kebebasan berbicara dengan sangat toleran, mereka hanya toleran jika Anda setuju total dengan mereka.

Selain itu, pendukung Jokowi banyaknya tak lulus SD (survei LSI dan survei di BeritaSatu, keduanya milik pendukung Jokowi). Sehingga bisa dimaklumi banyak yang jadi munafik. Kalau pemimpin berbohong saja dianggap biasa, apalagi dengan kemunafikan ? Ini bukan salah Jokowi, tapi salah pendukungnya.

Berikut cara-cara busuk kaum munafik yang sering saya temui :

1. Membanggakan kewajiban

Kalo ada yang menyerang dan mengkritik kinerja Jokowi, kaum munafik akan counter-attack dengan menyombongkan diri bahwa Jokowi kerja, sedangkan yang mengkritik ga ada kerja nya untuk negara dan cuma mencela.Ini kan lucu, Jokowi kerja untuk negara kan sudah kewajiban dia, karena memanangkan pilpres 2014 yang penuh kecurangan itu.Yang membayar kerjaan dia juga kan rakyat, termasuk rakyat yg mengkritik.

2. Minta jangan ngurusin orang lain

Yang seperti ini munafik klasik yang paling sering saya jumpai. Mereka minta saya jangan ngurusin orang lain. Katanya lebih baik belajar untuk kuliah dan cari duit aja. Mereka kepo ngurusin sy, pdhl mulutnya bilang jangan ngurusin orang lain. Munafiknya transparan, hehehe. 

Minta orang ga ngurusin orang lain, padahal mereka yang kepo

3. Bullying

Ini waktu pengumuman hasil pilpres curang. Ini cuma sebagian kecil. Saya lihat sendiri di wall sesorang ada ajakan untuk membully Patric Ong karena mendukung Prabowo.

4. Meminta introspeksi diri

Ga boleh kritik kalo diri sendiri belum sempurna dan masih ada salah. Introspeksi diri dulu. Karena manusia ga ada yang sempurna, artinya ga ada yang boleh kritik orang lain, hehehehe.

5. Memberi nasehat

Seperti Liliana, Eko, dan Anton diatas itu. Sebenernya mereka peduli sama kita. Yang dibahas bukan tulisannya tapi penulisnya. Omongannya ga nyambung tapi jadinya. 

6. Menyombongkan diri

Seperti tiga orang itu juga, omongannya ga nyambung tapi nyombong ! Pendukung Jokowi banyak nih yang kaya gini. Berapa banyak pengkritik kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM dihina miskin maupun dihina bermental miskin ? Banyak juga yang ngaku ga ngefek karena penghasilannya besar, nyuruh orang lain cari penghasilan besar juga.


Semoga suara kebenaran dan kritik dari orang-orang yang tulus tak terbendung oleh strategi busuk kaum munafik yang ingin membungkan kebebasan berbicara secara halus. Pada dasarnya mereka itu panik begitu kita berbicara kebenaran maupun ketika argumen kita tak bisa dilawan dengan cara ngeles mereka, makanya mereka mau membungkam dengan cara halus


Salam Indonesia Raya



Patric Ong

Kata siapa Sukarno lebih baik dari Suharto terhadap tionghoa ?

Presiden Sukarno bersama Mao Zedong, Presiden RRC

Dari dulu saya menganggap Presiden Pertama kita, Sukarno adalah seorang yang pluralis dan berpihak pada kaum minoritas tionghoa. Hal ini wajar karena pada era Orde Lama, hal-hal berbau tionghoa seperti koran mandarin, Imlek, nama tionghoa, dll tidak dilarang seperti pada era Orde Baru.

Selain itu, kata-kata Bung Karno yang kita hormati ini juga meyakinkan hal tersebut:

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia..”

Pidato itu sangat memukau, tapi bagaimana dengan hal lain selain nama ? Mungkin saya termasuk yang baru tau, tapi saya yakin banyak juga yang belum tau, ternyata era Orde Lama-nya Sukarno tidak lebih adil dalam memperlakukan kaum minoritas. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis.

Pedagang kecil tionghoa, korban PP No. 10/1959

Peraturan rasis

Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10/1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.

Pada praktiknya "orang asing" pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90% nya beretnis Tionghoa.

Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang asing (non-pribumi) yang melakukan usaha ditingkat desa. Jadi, jangan dibayangkan korban dari aturan ini adalah cukong-cukong pemain monopoli yang bisnisnya merugikan orang lain. 

Ketegangan dengan RRC

PP rasis ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan RRC. Dalam pertemuan antara Menlu Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak. Pemerintah Cina pun berang, pada tanggal 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke "kehangatan Ibu Pertiwi". Kedubes RRT di Jakarta segera mendaftar Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu. Selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Pengusiran sampai penembakan

Tercatatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban. Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa

Ketidakadilan

Leo Suryadinata, pengajar di Universitas Nasional Singapura berpendapat bahwa baik peraturan benteng maupun PP 10 tahun 1959 adalah awal perlakuan anti-Tionghoa di Indonesia. Menurutnya pada zaman kolonial orang Cina umumnya hanya pedagang kecil, namun setelah Indonesia merdeka kedudukan bisnis mereka lebih kuat, karena itu pengusaha dan pedagang "pribumi" merasa tidak bisa bersaing dan ingin mengambil alih bisnis orang Tionghoa dengan kekuatan pemerintah. Aturan diskriminatif ini juga dilansir sebagai upaya melestarikan politik pecah belah.

Demikianlah tulisan saya berdasarkan berbagai sumber. Terimakasih

Salam Indonesia Raya


Patric Ong

Refrensi:

http://www.tionghoa.info/diskriminasi-etnis-tionghoa-di-indonesia-pada-masa-orde-lama-dan-orde-baru/

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden_Nomor_10_tahun_1959

Mereka pancing Prabowo untuk serang Jokowi, tapi malah dicuekin

Prabowo dan Jokowi saling menghormati

Salah satu pengacara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta, menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Koalisi Merah Putih (KMP) telah dipancing-pancing untuk ‘menyerang’ Presiden Joko Widodo yang saat ini dihimpit berbagai persoalan gawat.

“Para pemuja mancing-mancing agar Prabowo & KMP manfaatkan kesempatan serang Jokowi di saat terjepit, jadi bisa mainkan lagi jurus kasihan. Malah dicuekin, ciaan d kk,” 

tulis Mahendradatta di akun Twitter ‏@mahendradatta.

Mahendradatta juga memastikan, bahwa Prabowo Subianto memiliki sifat kenegarawanan yang terjaga. 

“Dari jaman baheula sifat Prabowo itu menjaga keselamatan & keutuhan bangsa, jadi kalian mau pancing bubar-bubaran juga gak akan digubris.Ga kapok-kapok lu pada,” 

tulis @mahendradatta.

Secara khusus, Mahendradatta meminta semua pihak untuk tidak memancing-mancing perubahan sikap Prabowo Subianto. “Jangan plintar-plintir teruslah, Prabowo bukan tipe orang yang bisa mengkhianati komitmennya. Juga bukan model yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” tegas @mahendradatta.

Diberitakan sebelumnya, politisi PDIP, Effendi Simbolon melontarkan berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 100 hari. Bahkan Effendi menyatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagi siapapun yang berniat menjatuhan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK memiliki banyak celah untuk dimakzulkan oleh lawannya.




Refrensi :
http://www.intelijen.co.id/prabowo-dipancing-serang-jokowi-yang-telah-terjepit/

Ternyata pembuat fitnah Prabowo anti-tionghoa adalah Facebook pemenangan Jokowi yang juga menjual obat seks

Biarpun pilpres 2014 berakhir, ternyata banyak orang masih mempercayai ketakutan buatan yang dibuat kubu lawan seperti isu Prabowo rasis, Gerindra Wahabi, dll. Karena prihatin, saya berinisiatif mencari siapa sebenarnya pembuat fitnah Prabowo anti-tionghoa. Ternyata pelaku pembuat fitnah tersebut adalah Facebook pemenangan Jokowi yang juga penjual obat sex bernama Rudyanto Lay (Lay Cao Lay)

Foto Rudyanto Lay bersama Jokowi 

Kebetulan nama orang itu terdengar tionghoa, mungkin ada akan menjudge saya bertujuan menyulut konflik dengan isu SARA. Percayalah, Anda salah, kalo saya berbuat demikian, artinya saya sudah gila. Saya adalah seorang Tionghoa Katholik yang tinggal diantara pada pendukung Jokowi.

Berikut langkah penelusuran saya sampai mendapat kesimpulan bahwa Rudyanto Lay lah sang pelaku:

1. Berdasarkan BBM dan SMS black campaign yang saya terima dari teman-teman dan saudara-saudara saya pada saat menjelang pileg, link-link fitnah selalu mengarah pada dua website ini :

cetarmembahanabadaihalilintar.com, sekarang sudah expired

Blog milik Rudyanto Lay di blog detik

2. Saya memutuskan menelusuri siapakah Rudyanto Lay dari Facebook, dengan mudah saya menemukannya. Ia menggunakan profile picture foto dirinya bersama Jokowi.

Facebook Rudyanto Lay alias Lay Cao Lay

3. Kemudian saya melihat profil Rudyanto Lay, dia mengklaim bekerja di cetar membahana badai halilintar. Asumsi saya, berarti ialah pembuat website fitnah cetarmembahanabadaihalilintar.com

4. Kemudian saya mengamati status dan activity di wall Rudyanto Lay. Terlihatlah aksi Rudyanto Lay sedang menyebarkan fitnah. Ia memimnta orang yang sudah membaca artikel fitnah nya untuk menyebarkannya ke seluruh contact list BBM, WhatsApp, LINE, maupun media sosial lainnya.

Website yang tertera sudah tak bisa dibuka

5. Di wall sebuah group, saya meliat Rudyanto Lay pada tanggal 4 July 2014 mengatakan Jokowi sudah direstui Nyi Roro Kidul jadi Presiden RI ke-7. Ia juga meminta orang-orang untuk menyebarkannya di berbagai media sosial.

6. Saya makin penasaran siapa Rudyanto Lay ini sebenarnya, ternyata Facebooknya adalah media pemenangan Jokowi sebagai Presiden, dan dia sendiri adalah penjual obat seks.

Dengan bukti-bukti ini, saya sangat yakin bahwa pembuat fitnah Prabowo anti-tionghoa adalah Facebook pemenangan Jokowi yang juga menjual obat sex bernama Rudyanto Lay. Anda boleh menganggap saya belum move on, barisan sakit hati, provokator, pemfitnah, dll. Anda juga boleh nekat menduduh saya menyulut konflik rasial, meskipun Anda sudah tau saya seorang Tionghoa Katholik.

Terserah bagaimana pandangan orang lain terhadap saya. Saya bukan siapa-siapa di Partai Gerindra maupun di timses Prabowo. Saya tak memiliki sumbangsih apapun pada bangsa dan negara. Saya hanyalah mahasiswa tanpa prestasi yang punya hak membicarakan kebenaran. Karena itu saya menggunakan hak saya dengan tulus tanpa mencari keuntungan atau menjalankan dendam.



Salam Indonesia Raya


Patric Ong

Isu Gerindra Islamis-Wahabi adalah logika sesat bermakna kebohongan

Pada tahun 2014 lalu, kubu lawan gencar melakukan aksi panik-panikan dan tarik urat untuk melemahkan Gerindra lewat isu bahwa Gerindra bersifat Islamis Wahabi dan mau menegakkan Syariah Islam di Indonesia. Padahal, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo yang beragama Kristen, menyebut Prabowo sejak 2005 telah memperingatkan dirinya soal bahaya paham Wahabi.


Berikut dua dari banyak tingkah para penipu yang berhasil membodohi sebagian rakyat:

1. Black campaign oleh tim bentukan kubu Jokowi-JK

Tingkah polah mereka meningkat saat pilpres. Buku saku "10 Alasan Memilih Joko Widodo" beredar di masjid dan terminal bus kawasan Pulogebang serta beberapa titik di Kota Bekasi. Di bagian belakang buku terdapat tulisan Bravo-5.

Bravo-5 merupakan tim yang dibentuk kubu capres Jokowi-JK untuk menangkal isu SARA.Ternyata, bukannya menangkal,mereka malah menjual "ketakutan buatan" lewat isu SARA. Ada tulisan dalam buku itu yang mengidentikan Partai Gerindra dengan kelompok Wahabi. Timses Prabowo-Hatta pun melaporkan hal ini ke Bawaslu.

2. Membuat penafsiran sesat tentang Manifesto agama Gerindra

Secara khusus, manifesto Partai Gerindra  di Bidang Agama menyatakan bahwa:“Negara dituntut untuk menjamin kemurnian agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama” (halaman 40). 

Website indonesia-2014.com berbohong bahwa pemurnian agama adalah ajaran Wahabi yang melarang Maulid Nabi. Menurut logika sesat mereka, apabila maulid Nabi dilarang, apalagi perayaan Natal. Kebohongan mereka juga mengklaim Manifesto Gerindra memiliki semangat penegakan syariah.

Faktanya, menjamin kemurnian ajaran agama menguntungkan semua agama  yang diakui negara. Di negara Barat pun negara bertindak apabila ada yang menistakan agama. Hashim mencontohkan hal seperti ini di Jerman.

Ada Church of Saintology ini dilarang di sana karena menodai kemurnian agama. Mereka dilarang karena tujuannya ingin menggelapkan pajak. 

Jadi ini yang kami maksud,” ujar Hashim dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (22/5) itu. Contoh lain, Hashim menunjukkan Saksi Yehova di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dilarang Pemerintah karena dianggap menimbulkan keresahan.

Yang kita tidak inginkan adalah kalau ada sekte-sekte yang meresahkan masyarakat. Tidak boleh negara misalnya tidak mau tahu. Lembaga-lembaga resmi dari agama yang bersangkutan juga harus didengar. Partai Gerindra juga memastikan program pemurnian agama mereka tidak dengan cara-cara kekerasan, namun dengan cara dialog dan sesuai hukum. Kata "jera" yang dilontarkan admin partai Gerindra sangat jelas tidak berarti kekerasan.

Namun, karena tingkah panik-panikan banyak orang dengan halusinasi sesat masing-masing, akhirnya dengan besar hati Pak Hashim bersedia menghapus kalimat itu.

"Ya kami akan hapus dan mengubah kalimat itu, tidak ada masalah,"

kata Hashim usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Gereja Mendengar Visi-Misi Capres 2014".

Luhut Pandjaitan, dulu timses, sekarang Kepala Staf Kepresidenan

Pada diskusi itu, tim sukses Jokowi, Luhut Pandjaitan mengatakan kalimat pemurnian agama dalam Manifesto Gerindra sejalan dengan satu doktrin Wahabi. Pendukung Jokowi, Alwi Shihab mengatakan Nahdlatul Ulama dikhawatirkan akan habis apabila Gerindra bersikeras bekerja sama dengan kelompok pemurnian agama. Ucapan Luhut dan Alwi ini menurut saya adalah logika sesat, namun karena mereka mungkin adalah tokoh Kristen dan Islam, logika sesat mereka berhasil memperdaya umat.


Kesimpulannya, Partai Gerindra bertekad baik untuk menjamin kemurnian dari semua agama yang diakui negara dari sekte-sekte sesat yang meresahkan masyarakat. Namun, karena aksi panik-panikan dan kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu, dengan ikhlas mereka bersedia menghapus dan mengubah kalimat itu. Yang terpenting, perjuangan baik dan ikhlas mereka dalam bidang agama akan tetap berlanjut biarpun dengan kalimat yang berbeda.

Salam Indonesia Raya


Patric Ong
Kristen Indonesia Raya (KIRA)

Refrensi
http://www.antaranews.com/pemilu/berita/436977/prabowo-akan-hapus-kalimat-pemurnian-agama
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/20/n7glfv-kampanye-hitam-sebut-prabowohatta-adalah-wahabi-salafi
http://www.indonesia-2014.com/read/2014/05/16/semangat-penegakan-syariah-dalam-manifesto-gerindra#.VMHNkKTjFwE
http://islamtimes.org/id/doc/news/375555/novriantoni-kahar-gerindra-tidak-ada-bedanya-dengan-pks
http://www.suara-islam.com/read/index/10916/Manifesto-Gerindra-Soal-Pemurnian-Agama-Menguntungkan-Semua-Agama
http://reformata.com/news/view/7805/hashim-prabowo-sudah-sejak-tahun-2005-bicara-bahaya-wahabi
http://www.antaranews.com/berita/436977/prabowo-akan-hapus-kalimat-pemurnian-agama
http://politik.rmol.co/read/2014/04/29/153184/Aktivis-Tuntut-Gerindra-Cabut-Manifesto-Perjuangan-Bidang-Agama-http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62308/dekati-gereja-gerindra-akui-manifesto-pemurnian-agama-keliru

Perbedaan platform Partai Gerindra dan PDI-P

Bendera PDIP dan Gerindra

Berbeda dengan di Eropa, di Indonesia kita sangat sulit bagi untuk membedakan ideologi/platform antara parpol-parpol nasionalis secara pasti. Namun, saya menemukan sebuah artikel di website bapak Kwik Kian Gie, politisi senior PDIP yang tetap kader sampai sekarang. Sejak tahun 2009, ia mendukung Prabowo sebagai capres dan bersedia menjadi dewan penasihatnya bidang ekonomi.

Di tahun 2014, beliau tetap mendukung Prabowo dan menjadi koordinator survei tim pemenangan Prabowo-Hatta. Berbeda dengan Ahok, Kwik Kian Gie memiliki sifat "ceng li". Ia tidak keluar dari parpolnya meskipun sering tidak setuju sikap partai dan mengakui bahwa PDI-P adalah partai paling korup. Ia baru saja menghadiri HUT ke-42 PDIP beberapa hari lalu. Ibu Megawati memberi sambutan khusus untuknya.

Berikut perbedaan platform (ideologis) Partai Gerindra dan PDI-P menurut beliau :

1. Kebijakan utang luar negeri

Prabowo ingin “mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi yang murah serta ramah lingkungan.”

Kebijakan Presiden Megawati sangat dominan atau praktis sepenuhnya ditentukan oleh Menko Dorodjatun dan Menteri Keuangan Boediono. Kebijakan utang luar negerinya harus patuh pada negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional pemberi utang secara mutlak. Negara-negara ini menghendaki pembayaran yang tepat waktu dan sepenuhnya. Kalau mau menunda boleh, tetapi harus dalam program pengawasan yang ketat oleh IMF, yang cakupannya kebijakan dalam semua bidang penyelenggaraan negara.

2. Kebijakan tentang BUMN

Prabowo ingin “menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.”

Presiden Megawati berkeyakinan bahwa BUMN mesti rusaknya, mesti korupnya, mesti meruginya, mesti merong-rong keuangan negara. Menterinya mengatakan : “Boleh pilih. Mempertahankan BUMN dan pemerintah keluar uang menutup kerugiannya yang sangat besar, ataukah menjual BUMN kepada swasta, terutama swasta asing, karena akan langsung memperoleh laba, sehingga Kas Negara kemasukan uang pajak.”

3. Kebijakan tentang aset negara

Prabowo ingin “menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak”.

Presiden Megawati menjual Indosat, tidak berani menolak Exxon Mobil yang ingin mengubah TAC blok Cepu menjadi kontrak bagi hasil sambil sekaligus memperpanjangnya sampai tahun 2030, padahal kontrak sudah habis di tahun 2010.

4. Kebijakan ekspor-impor

Prabowo ingin “mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.”

Presiden Megawati kokoh dalam pendiriannya dalam sistem lalu lintas devisa yang sebebas-bebasnya.

5. Kebijakan tentang kebutuhan rakyat

Prabowo ingin “mencetak 2 juta HA lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang”.

Kebijakan Presiden Megawati bersama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangannya yalah bahwa itu urusan swasta murni. Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan dalam produksi komoditi tersebut. Kalau swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, harus diimpor, karena harus ikut globalisasi yang menghapus batas-batas negara bangsa.

6. Kebijakan penyaluran kredit bank pemerintah

Prabowo ingin “melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.”

Menteri Keuangannya Presiden Megawati tidak pernah berpikir demikian. Sebaliknya, bank-bank pemerintah harus berbadan hukum PT yang perilaku dan aturan mainannya sepenuhnya seperti bank swasta.

7. Kebijakan renegosiasi kontrak

Prabowo ingin “meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.” Semua kontrak pemerintah dengan perusahaan asing yang mengeduk sumber daya mineral kita merugikan bangsa Indonesia.

Kabinet Megawati tidak mau mengutik ini, karena mengguncangkan kepercayaan pihak asing pada sifat good boy-nya para menteri Presiden Megawati dalam hal patuh pada kontrak, yang sekali liberal tetap liberal.”

8. Kebijahan tentang pendidikan

Prabowo ingin “mencabut Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP)”

Fraksi PDI-P menyetujuinya, walaupun dengan syarat.

Beliau berhenti sampai disini karena terlampau banyak perbedaan antara platform Partai Gerindra dan PDI-P yang tidak muat untuk ditulis semua di websitenya. Saya juga pernah bertanya tentang perbedaan platform kedua parpol ini pada saat retret politik "Youth Movement" yang diselenggarakan gereja saya. Namun sayangnya sang pembicara tidak bersedia mengungkap karena bisa dianggap kampanye.

Terimakasih


Patric Ong
Kristen Indonesia Raya


Refrensi :
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/